Headlines News :
Home » , , » UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL

UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL

Written By Bahrun Ali Murtopo on 14 Maret 2012 | 3/14/2012


(Belajar dari Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Kebumen)
Abstract
Pendahuluan
Hidup adalah pilihan, kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa”demikian kalimat bijak yang sering kita dengar. Oleh karenanya jikalau orang-orang miskin mendengar kalimat tersebut tentulah mereka tidak mau dilahirkan dalam keluarga miskin. Mereka menjadi miskin bisa dikarenakan ketidakberuntungan situasi (deprivation trap) atau bisa juga mereka miskin karena dimiskinkan atau yang kita kenal sebagai kemiskinan struktural (Lihat Muhajir, Untuk mengurangi kemiskinan baik dikarenakan oleh ketidakberuntungan tadi atau oleh sebab-sebab struktur yang membelenggu penduduk miskin, deretan program pengentasan kemiskinan telah banyak diluncurkan oleh pemerintah, mulai dari Inpres Desa Tertinggal (lDT), Program Tabungan Kesejahteraan Rakyat Kredit
Usaha untuk Kesejahteraan Rakyat (Takesra-Kukesra), Program Penanggulangan
Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE), dan Program Jaring Pengaman Sosial
Bidang Kesehatan (JPS-BK). Kemudian juga diteruskan dengan bergulirnya
Program Subsidi Langsung Tunai/Bantuan Langsung Tunai (SLT/BLT) dan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kesemua program tersebut memiliki satu tujuan

Utama yaitu berupaya untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dalam suatu rangkaian program pemberdayaan. Bila dicermati, terdapat beberapa kelemahan mendasar dari berbagai program pengentasan kemiskinan selama ini. Pertama, tidak optimalnya mekanisme pemberdayaan warga miskin.
Hal ini terjadi karena program lebih bersifat dan berorientasi pada ‘belas kasihan’ sehingga dana bantuan lebih dimaknai sebagai “dana bantuan cuma-cuma” dari pemerintah. Kedua, asumsi yang dibangun lebih menekankan bahwa warga miskin membutuhkan modal. Konsep ini dianggap menghilangkan kendala sikap mental dan kultural yang dimiliki oleh warga miskin.

Muaranya adalah rendahnya tingkat perubahan terhadap cara pandang, sikap, dan perilaku warga miskin dan warga masyarakat lainnya dalam memahami akar kemiskinan. Ketiga, program pemberdayaan lebih dimaknai secara parsial, misalnya titik berat kegiatan program hanya mengintervensi pada satu aspek saja, seperti aspek ekonomi atau aspek fisik, belum diintegrasikan dalam suatu program pemberdayaan yang terpadu yang mengutmakan pendidikan,ketrampilan dan kesehatan.







P2KP adalah program penanggulangan kemiskinan di perkotaan yang memiliki pendekatan integratif, yakni dilakukan dengan memadukan antara daya fisik, ekonomi, dan social. Filosofi pemberdayaan lebih diarahkan pada proses pembelajaran warga miskin dengan perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku kelompok miskin secara lebih konstruktif kearah fisik saja.
Sebetulnya P2KP bukanlah satu-satunya program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di perkotaan. Ada beberapa program yang sebelumnya telah berjalan, seperti  Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Raskin).
Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dirancang sebagai suatu program yang menggunakan pendekatan pembelajaran dan pemberdayaan kepada warga masyarakat miskin. Dengan demikian, dua aspek ini selalu menjadi orientasi dari keseluruhan proses kegiatan P2KP. Pembelajaran mengandung maksud program P2KP merupakan media bagi masyarakat miskin untuk belajar dan berusaha.
Sementara itu, kegiatan P2KP dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat sehingga mampu mandiri dan pada akhirnya program diharapkan akan berkelanjutan. P2KP dirancang sebagai program yang berbeda dibandingkan dengan program-program penanggulangan kemiskinan lainnya yang pernah dilakukan di Indonesia.
Paling tidak terdapat tiga aspek penting yang perlu memperoleh perhatian. Pertama, program ini berupaya menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dalam bentuk gerakan bersama dalam komunitas. Kedua, P2KP memadukan tiga aspek


pemberdayaan, yakni daya fisik, daya ekonomi, dan daya sosial, ke dalam sebuah konsep yang dinamakan Tridaya. Ketiga, program pemberdayaan yang ditawarkan P2KP dilakukan sebagai proses pembelajaran dan penguatan kesadaran kritis masyarakat.
Konsep pembangunan atau pengembangan masyarakat lokal (local community development) muncul sebagai reaksi terhadap pembangunan nasional yang memiliki bias-bias kekuasaan, yang menempatkan penguasa dengan kepentingannya pada posisi dominan. Setiap usaha pembangunan dan pengembangan masyarakat lokal paling tidak mensyaratkan empat hal, yakni: Pertama, usaha itu.
mengharuskan pengenalan karakter yang khas secara saksama sehingga pendekatan yang digunakan dapat sejalan dengan sifat-sifat masyarakat; Kedua; adanya partisipasi masyarakat karena masyarakat.
memiliki preferensi-preferensi dalam berbagai bentuk; Ketiga, adanya pembelaan terhadap status marginal; Keempat, pemanfaatan sumber daya dan kekuatan dari dalam Dengan menggunakan cara tersebut di atas, kegiatan P2KP tidak sekadar sebagai "proyek" pengentasan kemiskinan, tetapi merupakan program pembelajaran bagi warga/kelompok miskin untuk menjadi berdaya. Dalam penelitian ini ada beberapa permasalahan yaitu:
(1). Apakah kegiatan pengembangan tridaya (fisik, ekonomi dan sosial) dapat mengurangi angka kemiskinan di masyarakat?
(2). Bagaimana intensitas dan partisipasi masyarakat miskin dalam pembentukan
(3). Badan Keswadayaan Masyarakat?



(4). Apakah P2KP telah memanfaatkan potensi-potensi sosial budaya lokal?
(5). Apa yang dapat dipelajari dari pengalaman program pengentasan kemiskinan
P2KP di Desa Gemeksekti, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dalam rangka membuat model penanggulangan kemisikinan berbasis pemberdayaan masyarakat lokal.

Metode Penelitian
Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini berupaya untuk menghasilkan gambaran mengenai dampak program pengentasan kemiskinan P2KP di Desa Gemek desa Kecamatan Kebmen Kabupaten Kebumen berdasarkan pada tiga sumber informasi pengelola kegiatan, pemangku kepentingan dan penduduk miskin itu sendiri, yang dikenal sebagai
 Desa ini adalah gabungan dari desa Tanuraksan dan Watugarut yang kini menjadi dukuh Watugarut dan Tanuraksan. Dukuh Watugarut dihuni oleh masyarakat yang status sosial ekonominya relatif lebih tinggi dibandingkan Tanuraksan, diantaranya pegawai negeri sipil yang tinggal di perumahan pribadi maupun rumah dinas. Sementara Tanuraksan adalah dukuh yang padat penduduk, sebagian bekerja sebagai buruh batik dan pedagang kecil. Secara administratif desa ini memiliki 5 dusun dan 20 RT.


Selain hasil pertanian lahan sawah dan ladang, sumber kehidupan masyarakat desa ini adalah peternakan ayam dan bebek; bahan galian pasir dan batu cadas. Lahan pertanian yang menghasilkan padi, jagung, kedelai, kacang panjang, hanya diusahakan oleh 85 petani, sementara buruh tani mencapai 153 orang.  Mata pencaharian terbanyak adalah buruh/swasta yang jumlahnya mencapai 402 orang, disusul pedagang 250 orang, dan  PNS 116 orang.
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Desa yan unik bisa di katakana kota bisa di katankan desa karena di tepi kota. Alasan penentuan lokasi ini dikarenakan program Kabupaten termasuk persentase penduduk miskinnya tinggi Kebumen (40,01 %), sedangkan pada tingkat Kabupaten, Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen yang paling tinggi persentase penduduk miskinnya (45,50 %).
Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling. Informan yang ditentukan dalam penelitian dibagi dalam tiga kelompok (triangulation), yaitu; unsur pemerintah, unsur tokoh masyarakat dan unsure kelompok masyarakat itu sendiri (khususnya yang miskin). Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.
Sedangkan teknik analisa data adalah sebagai berikut: (1) Melakukan telaah data, yaitu berupa penyajian hasil data secara menyeluruh, baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi, (2) Reduksi data, (3) Penyusunan ke dalam satuan-satuan, (4) Kategorisasi, (5) Pemeriksaan keabsahan data, yaitu upaya menentukan data yang masuk memenuhi syarat penelitian atau belum, sehingga kalau belum maka dapat disempurnakannya, dan (6) analisa dan penafsiran
5.data berdasar teori dan konsep yang digunakan

Gambar 1.1
Model Penanggulangan Kemiskinan P2KPRounded Rectangle: 1.Konsentrasi     aspek fisik
2.Belum,ada mekanisme
pemberdayaan







Penanggulangan Kemiskinan Sebelum P2KP
 


Pentagon: Kampung ImprovementProgramme

Oval: Masyarakat Miskin
Perkotaan Sebelum
P2KP



Pentagon: Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok P2BK)                  


































Down Arrow:                     INTERVENSI P2KP

• KETERPADUAN KONSEP TRIDAYA :
• BIDANG FISIK, EKONOMI, DAN SOSIAL
• PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
              Pengetahuan, Sikap, Perilaku
• IMPLEMENTASI PRINSIP






BELAJAR
MELAKUKAN
PERBAIKAN
SIKAP, PERILAKU,
CARA
PANDANG

 


BELAJAR
BERSINERGI DI
ANTARA
MASYARAKAT

 


APLIKASI
RENCANA
KEGIATAN

 


BELAJAR
KEMITRAAN
MASYARAKAT
PEMDA

 





BELAJAR MENBUAT PROGRAM KEGITAN
 







BELAJAR  MAMPU SUMBER DAYA DI SEKITAR KITA
 



BELAJAR
MEMBANGUN
WILAYAH
SECARA
TERPADU

 




























 





















































HASIL YANG DIHARAPKAN

 



PENELADA NAN
PRINSIP
DAN NILAI
LUHUR
KEMANUSIAAN

 


LEMBAGA
MASYARAKAT
YG REPRESENTATIF
DAN
MENGAKAR

 


MENCER-
MINKAN
TRIDAYA

 


SEMATA UNTUK PENANGUNGLANGAN KEMISKINAN
 


TERJADINYA SINERGI ANTARA MASYRAKAT DENGAN PEMDA
 


PEMBANGUNAN FISIK SECARA TERPADU DENANGAN PENGLOLAAN MANDIRI
 






BERHASIL  BERMITRA DENGAN SUMBERDAYA LAIN


 











PENYIAPAN
MASYARAKAT
OLEH FASKEL
 


PEMBENTUKAN
BKM

 


PEMBUATAN
PJM
PRONANGKIS

 


MENBUAT PENDIDIKAN NONFORMAL BERBASIS LOKAL
 


MENGEMBANKAN KETRAMPILAN PEMUDA DESA
 


MENCARIKAN BAKAT DAN MINAT ANAK-ANAK
 
 


















Hasil Penelitian
Program daya fisik dan daya sosial lebih berhasil dibandingkan dengan program daya ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan dengan keberhasilan dalam program daya fisik yakni berupa stimulan untuk pengaspalan jalan sebesar Rp 1 Juta dan pemberian bantuan fakir miskin. Program daya ekonomi tidak berhasil karena terjadi kemacetan. Secara keseluruhan program P2KP ini telah berhasil menumbuhkan dan meningkatkankebersamaan atau keswadayaan terutama untuk kegiatan-kegiatan fisik dan sosial.



Hal tersebut menunjukkan sisi positif program P2KP yang berhasil menumbuhkan modal sosial yang sangat penting bagi keberlanjutan program dan kegiatan yang telah berjalan. Masih rendahnya intensitas dan partisipasi kelompok miskin dalam pembentukkan BKM serta banyaknya anggota KSM yang bukan berasal dari kelompok miskin.
Pembahasan
Salah satu sisi penting pelaksanaan P2KP adalah adanya tawaran dari program sebagai suatu upaya menyelesaikan masalah kemiskinan masyarakat kota melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diposisikan sebagai pelaku utama dalam kegiatan pengentasan kemiskinan. Pada konteks ini, agar mampu mengelola kegiatan P2KP secara optimal, maka pengembangan kapasitas masyarakat menjadi sangat penting.
Kemampuannya mengelola sumber daya yang dimiliki akan membantu mereka untuk lebih mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah. Sebagaimana tujuan dari P2KP itu sendiri yaitu :
1. Memperbaiki prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman masyarakat miskin perkotaan, termasuk perbaikan/pengembangan fisik jalan jalur iri gasi.
2. Mengenalkan dan membangun upaya-upaya peningkatan pendapatnnya secara mandiri dan berkelanjutan untuk masyarakat miskin perkotaan, baik masyarakat yang telah lama miskin, masyarakat yang pendapatannya menjadi tidak berarti


karena inflasi maupun masyarakat yang kehilangan sumber nafkah karena krisis ekonomi.
3. Terciptanya organisasi masyarakat warga yang memiliki pola kepemimpinan kolektif yang representatif, akseptable, inklusif, tanggap dan akuntabel yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin perkotaan dan memperkuat suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik.
4. Memperkuat agen-agen lokal (pemerintah, dunia usaha dan kelompok peduli) untuk membantu masyarakat miskin.
Berkaitan dengan tujuan P2KP tersebut khususnya yang ke-3 yaitu melakukan pemberdayaan warga sebagai pilar utama bagi keberhasilan implementasi kegiatan P2KP di masyarakat, dimana realisasi kegiatan tersebut dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses kegiatan perencanaan untuk merumuskan berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan yang didanai P2KP.
Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen dengan jumlah penduduk yang cukup padat.  Meskipun Tanuraksan terkenal sebagai daerah batik tetapi jumlah pengrajinnya bisa dihitung dengan jari, sebagian besar yang bekerja di industri ini adalah buruh batik yang identik dengan perempuan. Jumlah penduduk desa ini mencapai 6.117 jiwa atau 1.498 KK, terdiri dari 3.127 laki-laki dan 2.990 perempuan. Kepadatan penduduknya sangat tinggi yaitu 4.930, lebih tinggi dari kecamatan Kebumen 2923 jiwa/km2. Dibandingkan dua desa penelitian, desa Gemeksekti jauh lebih padat  penduduknya.


Dilihat dari tingkat pendidikan, penduduk yang tamat SD sebanyak 1.555 orang, tamat SLTP 1.542 orang, tamat SLTA 1.642 orang, dan penduduk yang berpendidikan D-1 hingga S-2 mencapai 709 orang.
Desa Gemeksekti yang luasnya 1,240 km2, merupakan perpaduan masyarakat pinggiran/sub urban dan perkotaan. Jarak desa menuju ibukota kecamatan hanya 3 km dan menuju ibukota kabupaten hanya 2,5 km.
Hasil wawancara
Mengenai strategi insiatif pembangunan desa.Banyak sekali program-program desa
Th 2009 kemetrian lvel pusat 59 jenis program . tapi didesa tidak banyak masuk desa…?
Pemerintahan Desa
Tiga desa penelitian dipimpin oleh kepala desa yang dipilih melalui Pilkades. Kepala desa menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang disusun dan ditetapkan bersama BPD, dibantu oleh beberapa perangkat desa, yaitu sekretaris desa yang statusnya pegawai negeri sipil, dan perangkat lain yang ditetapkan melalui peraturan desa. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan anggaran, oleh karena jumlahnya bervariasi tiap-tiap desa. Tahun 2009, desa Gemeksekti yang terdiri dari 5 RW dan 20 RT memiliki 16 perangkat, Pada tahun yg sama, desa Pasir yang terdiri dari 3 RW dan 13 RT memiliki 12 perangkat. Desa Langse yang terdiri dari 5 RW dan 19 RT memiliki 7 perangkat pada tahun 2010.

Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, desa menyusun perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah. Pertama, RPJM Desa, yang merupakan dokumen acuan perencanaan tingkat menengah desa berjangka waktu lima tahun yang ditetapkan dalam Perdes. Penyusunan RPJMDes harus partisipatif melalui tiga tahapan yaitu : Musdus, Lokakarya Desa, dan Musrenbangdesa RPJMDes. Sebagai sebuah dokumen perencanaan, RPJMDesa diharapkan dapat menjadi payung yang mampu menampung program-program yang masuk desa. Saat ini banyak sekali program nasional dan daerah yang langsung memberi BLM ke desa beserta lembaga-lembaga ikutannya, tanpa merujuk pada RPJMDes yang diantaranya memuat strategi, arah kebijakan pembangunan desa dan keuangan desa. Ke dua, RKP Desa yaitu dokumen perencanaan berjangka waktu satu tahun yang ditetapkan  dalam Peraturan Kepala Desa, sekaligus dengan anggarannya yaitu APBDesa sebagai rencana anggaran desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, kemudian ditetapkan dalam Perdes. Proses selanjutnya adalah perubahan APBDesa, perhitungan APBDesa, dan pertanggungjawabannya.  
Proses menyusunan APBDes merujuk pada UU No. 22/1999 di mana sumber pendapatan desa menjadi komponennya. Struktur APBDes terdiri dari dua bagian besar yaitu anggaran penerimaan dan pengeluaran. Anggaran penerimaan bersumber dari pendapatan asli desa, bantuan pemerintah kabupaten/ADD, bantuan pemerintah dan pemerintah propinsi, sumbangan pihak ketiga, dan pinjaman desa. Di tiga desa penelitian, sumber penerimaan dalam bentuk tunai berasal dari ADD, iuran masyarakat, dan bantuan pemerintah kabupaten yaitu TAPD. Sumber lainnya pada umumnya tidak dalam bentuk tunai, melainkan natura.

Sumber penerimaan desa Gemeksekti dalam APBDes 2009 terdiri dari PAD, bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, bagian dana perimbangan kuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan pemerintah, propinsi, kab/kota, dan desa lainnya. PAD berasal dari kas desa, iuran, dan pelayanan administrasi desa. Desa Langse dalam APBDes 2009 juga memiliki sumber2 pendapatan yang sama dengan desa Gemeksekti, ditambah dengan bantuan percepatan ekonomi pertanian. Sementara itu APBDes desa Pasir pada tahun yang sama juga mendapat bantuan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dan sumbangan pihak ketiga
bu mayar program ND
pengemabangan program P2KP dalam bentuk kemiskinan, utuk menagani jangka pendek , masyrakat untuk berminpi desa ini mau
seperti apa , program besar 5 th .  proram leguler pemetaanya jadisatu desa, lingkungan RPJP .Rp.1 miliyar baru tahap perencanaan, belummengajukan Rp.500 juta ,ada sarat yang tidak bisa ditawar simpam pinjam kembaliaan 90 % kalo gemek sekti 100% pengebaliyaanya.
Pada bulan oktober dukumen makronya dan Mikro kawasan yng di bangun dana ND ini bulan oktober. BKM IPP di pokjar di Bantu tenagga ahli .
kira kegitan nya
-Batik
-pentaan permukiman. Ada permukiman kurang sehat , ada bak air di sungai
-untuk saluran untuk pembuangan kurang bangus


-daerah rawan bencana ,lonsor ,di RW I. ada mitigasi bencana
-permasalahan social , kelembagaanya di desa .opmisasi peran lembaga.
-sampah ,ada saluran iligasi dan sungai, yg bermasalh irigasi ,buang sampah sebarangan. Tdk mengacu pada satu desa. ada warga engga mau di gemeksekti tapi wargga gemek sekti , karena masalah batas wilayah ada Peta wilayah, kepentingan peta kecematan. Buat tata ruang, untuk yambungkanya desa satu dengan yang lainya .tim ahli ada google , sensus di desa,
- ND ada yang masuk kesehatan di pamsimas, jamban  di data ada tim pengawas masing-masing dukuh , ND lancer mendukung dari Paket P2KP paket program, ada RP.10 juta ADD di garap asistem sana, jalan 26 paket macadam  tembus 126 m.
-program-progran ini ada yang masuk engga di terangkum RJPDM.
 -paud dalam proses perancangan.
Proses penyusunan dokumen pemetaan swadaya model P2KP cukup menjadi pelajaran dalam pengembangan perencanaan kegiatan pengentasan kemiskinan yang berbasis pada partisipasi warga. BKM setelah melakukan pemetaan swadaya (menentukan warga miskin) kemudian anggota BKM membuat program kerja berdasarkan petunjuk teknis P2KP yang meliputi:
1. Bidang kelembagaan
1. Membuat perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan BKM
2. Mengadakan sosialisasi P2KP kepada masyarakat di lingkungan RT/RW di Kel.

3. Mengadakan pembinaan, pembenahan, dan bimbingan kepada KSM-KSM yang sudah ada agar mandiri
4. Mengadakan penilaian kepada KSM-KSM secara rutin
5. Mengadakan pelatihan manajemen KSM dan ketrampilan yang dibutuhkan.
2. Bidang Ekonomi
1. Memberikan pinjaman dana bergulir berupa modal kerja dan investasi kepada anggota lewat KSM yang bersangkutan.
2. Menggiatkan adanya pemupukan modal berupa tabungan yang dikaitkan dengan angsuran pinjaman dana bergulir. Pada akhir pelunasan dapat diambil 50% untuk modal KSM
3. Membuka unit simpan pinjam dan unit perdagangan
3. Bidang Sosial
1. Memberi bantuan berupa sumbangan kematian dan bencana alam lokal kepada warga  yang termasuk keluarga miskin
2. Memberi beasiswa SD dan madrasah dari keluarga miskin pada tahun ajaran baru
3. Memberi bantuan kepada acara khitanan massal yang diselenggarakan oleh masyarakat Kel.
4. Bidang Lingkungan HiduP





1. Memberi bantuan perbaikan lingkungan sebagai dana stimulan yang diselenggarakan masyarakat
2. Berpartisipasi dan peduli pada permasalahan AMDAL di lingkungan Program kerja yang meliputi empat bidang tersebut sesuai dengan doktrin P2KP satu-satu yaitu independen murni, jadi tidak ada hubungan dengan pemerintahan (pihak Desa) sehingga dalam perjalanannya tidak ada komunikasi.
Kemudian ada perbaikan teknis dari P2KP sendiri ditambahkan menjadi doktrin satu dan dua, sekarang diadakan program ekstentions, diberi masukan untuk menjalin kerja sama dengan pihak terkait, dalam hal ini BKM bekerja sama dengan  dinas-dinas lain seperti Dinas koperasi, Dinas Kimpraswil dll. Selama ini BKM  baru tercipta hubungan dengan pihak tetapi hubungan tersebut belum berjalan dengan baik.

Baru tahun 2007 BKM melakukan hubungan dengan . sehingga program kerja BKM mulai mendapat masukan dari pihak kelurahan tetapi belum diakomodir menjadi bahan, Musyawarah Rencana Pembangunan Dessa (Musrenbangkel). Jalinan BKM dengan pihak kelurahan terkait dengan “Program Paket Penanggulangan Kemiskinan Terpadu” dengan dana Rp 6 Milyar karena Kabupaten
mempunyai 10 BKM sehingga tergolong sedang dimana pencairannya dalam 3 tahap yaitu tahap I (Rp 1,5 Milyar) tahap II (Rp 2 Milyar) tahap III (Rp 3 Milyar). Tahun 2007 untuk tahap I pencairannya ada kendala karena dalam anggaran APBD belum disediakan, ada usulan perubahan anggaran. Dengan kata lain, dokumen/program kerja BKM belum diakomodir menjadi usulan pemerintah Kelurahan pada acara “Musrenbang di tingkat Kec” karena selama ini BKM  dengan pihak kecmatan  bekerja sendiri-sendiri


Setelah dikonfirmasi dengan pihak  menurut penuturan Pak Lurah selalu melakukan koordinasi dengan BKM dengan memberikan masukan kepada Ketua BKM seandainya mempunyai program kegiatan harus disesuaikan/disinkronkan dengan program kelurahan.
Memang benar, belum pernah program kerja BKM (dokumen BKM) diakomodasi menjadi usulan Musrenbangkel maupun Musrenbangkec, tetapi pihak desa  memantau melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang setiap bulan dibuat oleh BKM . Akhir-akhir ini LPJ menjadi tidak rutin diberikan ke pihak kelurahan sehingga pihak desa/kelurahan kurang begitu memahami kondisi BKM pada saat ini beda dengan kondisi BKM pada saat dipegang oleh Bpk  (selain menjadi mantan Ketua BKM juga menjadi Sekretaris BPD sehingga setiap kegiatan dilaporkan.
Sekarang ini sudah lima bulan LPJ belum dilaporkan, jadi secara administrasi agak terhenti pelaporannya. Koordinasi dan pemantauan yang dilakukan oleh pihak kelurahan terbatas hanya pada warga yang mau pinjam harus mendapat persetujuan atau tanda tangan dari Pak Lurah, dan pihak kelurahan mengikuti perkembangan BKM berdasarkan laporan yang diberikan kepada kelurahan (LPJ), sementara Pak Lurah tidak pernah datang kalau diundang untuk RAT/RWT BKM bagaimana tahu kondisi BKM kalau pihak kelurahan dalam hal ini Pak Lurah tidak pernah datang pada saat LPJ dalam RAT/RWT.




B. Kemampuan Kelembagaan
Sosialisasi P2KP dilakukan secara bertahap yaitu di tingkat RT, RW dan di tingkat kelurahan melalui pertemuan Karang Taruna, PKK dll. Kegiatan sosialisasi lebih sering dilakukan melalui forum-forum rembug warga. Forum2 khusus jarang dibentuk oleh faskel dan kader.
1. Manajemen BKM
Penyusunan AD/ART dilakukan oleh BKM Bintoro tanpa bantuan faskel. Di dalam AD/ART dirumuskan berbagai aturan main berkaitan dengan teknis pelaksanaan kegiatan P2KP. Dari kegiatan ini, BKM Bintoro banyak belajar berkaitan dengan manajemen organisasi .
Di Kabupaten Demak ada KPKD (Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) tetapi belum ada koordinasi dan kerja sama yang kuat dari berbagai instansi yang terkait. BKM  sudah berusaha mengadakan kemitraan dengan instansi lain seperti dengan Kementrian Koperasi tetapi belum ada hasilnya. Program BKM untuk membentuk koperasi ada sejak pertemuan di Dinas Koperasi karena BKM bukan lembaga formal maka akses untuk membentuk koperasi diserahkan kepada masyarakat. BKM sifatnya hanya memfasilitasi saja. Ada satu kendala yang mendasar yaitu setiap mengadakan pertemuan yang hadir adalah staf TPKD (Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah).)




2. Manajemen KSM
Kredit mikro pinjaman P2KP telah memberikan pembelajaran menabung pada masyarakat miskin. Pada waktu membayar cicilan/mengangsur mereka diminta juga menabung. Tabungan itu tanggung renteng sifatnya, jika ada salah satu anggota yang sedang berhalangan untuk mengangsur, maka bisa diambilkan dari tabungan. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama karena di BKM  kredit pinjaman banyak yang macet karena :
1. Keteladanan dari anggota BKM yang tidak bisa diteladani (seharusnya dana perguliran itu harus mengenai sasaran yaitu warga miskin tetapi di BKM  sebagian dana dipakai oleh mantan anggota BKM padahal berdasarkan ketentuan tidak boleh dan sampai sekarang mantan anggota BKM tersebut belum melunasi.
2. Tidak disiplin membayar
3. Mantan anggota BKM membuat pernyataan kontroversial dengan mengatakan pinjaman tersebut merupakan dana hibah
4. Dalam prakteknya, ada satu anggota tidak membayar sehingga mempengaruhi anggota-anggota yang lain, sehingga tidak bisa memberikan pinjaman sebelum perguliran kembali.
Belum pernah ada pertemuan antara anggota KSM. KSM dibentuk karena kepentingan pinjaman saja. KSM terbentuk bukanlah kebutuhan kebutuhan pokok masing-masing 14
anggota, tetapi KSM terbentuk semata-mata hanya untuk pencairan dana sehingga tidak ada KSM-KSM di Kel. yang mengadakan pertemuan antar anggota untuk menyusun rencana kerja/kegiatan tahunan. Pada waktu pembentukkan, KSM berupaya menyusun


proposal yang formatnya sudah dibuatkan oleh BKM dalam pengajuan permohonan dana. (wawancara dgn Ketua KSM dan Mantan anggota BKM)
C. Pengembangan Daya Ekonomi
Pada dasarnya program P2KP adalah kegiatan pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat miskin kota melalui penciptaan kekuatan ekonomi kelompok, yang dilakukan dengan memberikan kredit pinjaman modal usaha pada anggota KSM. Tujuan dari pemberian dana pinjaman ini adalah untuk keperluan stimulasi. Artinya, dilihat dari jumlah pinjaman tidak akan dapat banyak membantu dalam meningkatkan ekonomi warga miskin.
Begitu pula dengan BKM  program bidang ekonomi adalah dengan memberikan pinjaman tanpa agunan dengan bunga rendah. Sasaran pinjaman ada persyaratan untuk usaha. Namun, karena anggota BKM dan UPK kurang profesional di bidangnya, maka sering memberikan pinjaman kepada yang tidak berhak. Contoh : manager UPK BKM justru latar belakang pendidikan adalah bidang agama sehingga memberikan analisis KSM mendapatkan perguliran tidak berdasarkan usaha tetapi berdasarkan:
1. kemampuan membayar itu sendiri
2. kegunaan untuk meningkatkan ekonomi.



Contoh : ada usaha kecil-kecilan bisa mendapatkan hasil Rp 10.000,00/hari kira-kira diberikan pinjaman yang bisa meningkatkan penghasilan? Pertimbangan seperti ini belum sampai. Dengan adanya kredit/pinjaman jumlah usaha di  menjadi bertambah? Belum ada penelitian.Dana P2KP pemberian pinjaman pertama kali untuk membuka usaha atau untuk menanbah modal bagi yang sudah punya usaha kecil-kecilan, seperti warung, pedagang kaki lima, buat kue kemudian dijual/dititipkan di warung-warung, jual pakaian di pasar, jual sayur mayur, beli becak dll.
Dari pinjaman tersebut sebagian besar masyarakat miskin merasakan manfaatnya sebagaimana dikemukakan oleh Suprapto Bejo dan Endah yang jualan warung. (wawancara Ketua KSM Dengan pernyataan tersebut berarti jumlah usaha dengan adanya pinjaman dengan sendirinya bertambah meskipun belum pernah dilakukan penelitian berapa kenaikan jumlah usaha.
Sebagaimana dikemukakan di atas, dana P2KP (pemberian pinjaman) sangat menyentuh kehidupan masyarakat miskin. Warga yang mendapatkan dana adalah orang yang mempunyai usaha, dan yang belum mempunyai usaha untuk membuka usaha baru. Adanya satu program yang sulit dilakukan dalam manual perguliran KSM yang sifatnya tanggung renteng. Sebagaimana dijelaskan bahwa KSM Bintoro terbentuk semata-mata hanya untuk pinjaman.
Dalam praktek satu KSM ada yang miskin dan kaya supaya yang kaya nantinya mampu untuk membayar angsuran tetapi ternyata misal satu anggota tidak membayar sehingga mempengaruhi anggota-anggota yang lain, sehingga tidak bisa memberikan pinjaman sebelum perguliran kembali (pinjaman dikembalikan). Kendala2 yang dihadapi KSM yaitu:


1. Sistem tanggung renteng sehingga terjadi kemacetan yang tinggi, karena miskin tidak bisa membayar angsuran maka dicari alternatif lain yaitu meminjamkan kepada perseorangan (sistem perseorangan yang dianggap tepat)
2. Kondisi keuangan BKM mengalami kemacetan yang cukup tinggi yaitu 70% (dana Rp 380 Juta, macet Rp 300 Juta) sehingga BKM  bisa dikatakan ‘collaps
3. Mantan anggota BKM yang membuat pernyataan kontroversial dengan mengatakan bahwa pinjaman tersebut adalah ”hibah” Padahal untuk menjalankan BKM membutuhkan biaya operasional yang besar sehingga ditempuh pinjaman perseorangan di samping tetap mempertahankan KSM yang rutin mengangsur. Pinjaman secara perseorangan skala prioritasnya tetap warga miskin di Kel.yang pinjam adalah yang mempunyai usaha dalam rangka untuk penyehatan kemacetan itu sendiri.
Pendapatan bagi hasil dari perseorangan tersebut untuk menopang biaya operasional dan kemacetan pinjaman. Pinjaman perseorangan juga diberikan kepada yang kaya punya usaha yang melibatkan warga miskin. Contoh usaha mebel, dia orang kaya tetapi kekayaan itu melibatkan warga miskin. 16
D. Pengembangan Daya Sosial
Di bidang sosial, program kerja BKM  yang sudah dilakukan adalah :
1. Memberi santunan fakir miskin setiap menjelang hari raya masing-masing RT diberikan dua orang sebesar Rp 50.000,00 ( dalam wujud beras, mie dan syrup serta uang Rp 25.000,00)



2. Memberikan beasiswa masing-masing RT satu anak yang tidak mampu sebesar Rp 50.000,00 yang diterima langsung oleh anak yang bersangkutan, tidak melalui sekolah, jadi langsung ke sasaran
3. Telah mengirimkan dua orang untuk mengikuti pelatihan di Kantor Koperasi tentang penguatan managerial, yang dikirim adalah UPK BKM dan ditambah satu orang warga miskin yang ikut dalam KSM mengenai tata boga.
Realisasi pengembangan daya sosial dalam kegiatan P2KP lebih banyak pemberian santunan/bantuan untuk fakir miskin dalam bentuk sembako dan uang tunai. Program tersebut dirasa cukup membantu meningkatkan kesempatan bagi warga miskin untuk mendapatkan bantuan social.
Namun demikian, keterbatasan dana menyebabkan tidak semua sasaran untuk mendapatkan bantuan tersebut. Hal ini mengakibatkan beberapa warga miskin yang sebenarnya layak mendapat bantuan sosial terpaksa tidak mendapatkan. Beruntung pihak BKM mengajak warga yang kaya untuk membantu warga miskin sehingga yang tadinya masing-masing RT ditambah satu orang yang berhak mendapatkan dana sosial kemudian dengan gotong royong warga yang kaya sehingga terkumpul dana.





E. Pengembangan Daya Fisik
Yang dimaksud adalah daya yang paling berhasil memberikan dampak pada menumbuhkan kesadaran dan keswadayaan sosial dari warga masyarakat. Karakteristik yang banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat miskin di perkotaan adalah mereka hidup dalam keterbatasan infrastruktur fisik.
Oleh karena itu, bantuan dana P2KP di BKM B dialokasikan hanya untuk perbaikan jalan dengan memberikan dana stimulan sebesar Rp 1 Juta setiap RW. Sejak ada proyek P2KP baru sekali memberikan dana tersebut. Hal ini dikarenakan keuangan di BKM  tidak berjalan dengan baik, dan adanya kredit macet sebesar Rp 300 juta sehingga kegiatn fisik dll belum bisa berjalan dengan baik. Walaupun dana stimulan hanya Rp 1 juta tiap RW ternyata mampu mendorong warga kaya bersimpati dengan cara iuran untuk memperbaiki jalan (pengaspalan jalan) sehingga masing-masing RW bisa mengumpulkan dana Rp 4-10 juta untuk pengaspalan. Padahal dana yang disediakan Rp 1 Juta.
Berdasarakan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengembangan daya fisik merupakan daya yang paling berhasil mencapai tujuan kegiatan. Menurut dimensi partisipasi, kegiatan fisik merupakan kegiatan P2KP yang terlihat dapat menumbuhkan sikap mental keswadayaan kolektif. Kepedulian dan keterlibatan unsur-unsur masyarakat secara fisik terlihat dalam wujud yang nyata yaitu pengaspalan jalan. Sedangkan berdasarkan dimensi responsivitas, kegiatan fisik telah sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat di Kelurahan Bintoro.



Penutup
Simpulan
Berdasarkan temuan di lapangan, dari ketiga program tridaya yang menjadi prioritas utama program P2KP juga banyak program yang lain seperti INDI di Desa Gemeksekti menunjukkan bahwa program daya fisik dan daya sosial lebih berhasil bila dibandingkan dengan daya ekonomi. Secara keseluruhan program P2KP ini telah berhasil menumbuhkan kebersamaan atau keswadayaan terutama untuk kegiatan-kegiatan fisik dan sosial.
Hal tersebut menunjukkan sisi positif program P2KP yang berhasil menumbuhkan modal sosial yang sangat penting bagi keberlanjutan program dan kegiatan yang telah berjalan. Namun, disayangkan masih . 18 rendahnya partisipasi kelompok miskin dalam pembentukkan BKM serta banyaknya anggota KSM yang bukan berasal dari kelompok miskin.
Saran
Belajar dari keberhasilan Grameen Bank yang kemudian diadaptasi oleh Dana Kemitraan Depsos RI dan Pinbuk, ternyata dengan memanfaatkan lembaga-lembaga mikro berhasil dalam menggulirkan modal usaha atau kredit kepada keluarga miskin yang telah tersebar di 19 Propinsi (di Sumatra Utara saja, misalnya dari dana kemitraan sebesar Rp 750 juta telah berkembang Rp 1,144milyar). Oleh karenanya, dengan memanfaatkan lembaga-lembaga ekonomi mikro yang ada yang lebih professional menjadikan orang miskin menjadi sadar bahwa mereka sendirilah yang mampu mengubah nasibnya.

DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Irwan, 2007 dalam Tukiran, et.al.2007, Sumber Daya Manusia Tantangan Masa Depan,Yogyakarta, Pusar Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas
Gadjah Mada.
Adi, Isbandi Rukminto, 2001, Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi
Komunitas : Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Prakits, Jakarta :
Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Isbandi Rukminto, 2003, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan
Dari Belakang, Jakarta, LP3ES (Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Sosial).
Bungin, Burhan, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kencana Prenada Media Group.
Danim, Sudarman, 2002, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung : CV. Pustaka Setia.
deMarrais, Kathleen,2004, Qualitative Interview Studies, University of Georgia, Georgia.
2004, Foundations for Research, Lawrence Erlbaum Associates, Inc.,Arizona.
Faturochman, et.al.2007, Membangun Gerakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui
Usman, Sunyoto, 2003, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta,
Pustaka Pelajar.
Share this post :
 
Support : Creating Website | bahrun grup | simponi
Copyright © 2011. Suara Muda Kebumen - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by cs
Proudly powered by Blogger